Kekhawatiran akan konsekuensi pelanggaran hukum di bawah undang-undang anti terorisme Inggris dan AS menghalangi mereka yang mencoba memberikan bantuan kemanusiaan di wilayah-wilayah yang dikontrol oleh militan Islam.

Undang-undang anti terorisme Inggris dan AS yang ketat mengecilkan hati organisasi kemanusiaan untuk memberikan bantuan darurat vital kepada jutaan orang yang mengalami krisis kelaparan dan penyakit fatal di Somalia yang dilanda kekeringan.

Seorang aktivis kemanusiaan senior mengatakan bahwa undang-undang tersebut menargetkan setiap individu atau organisasi yang ditemukan membantu kelompok teroris, hal ini memberikan “efek mengerikan” pada proses pemberian bantuan vital di wilayah Somalia yang dikendalikan oleh militan Islam Al Shabaab, yang berafiliasi dengan Al Qaeda.

Kekeringan terburuk selama 40 tahun di negara Afrika Timur yang tidak stabil mengancam 6 juta orang dengan kelaparan. Sebagian besar yang terparah (sekitar 2 juta orang) tinggal di daerah yang dikelola oleh Al Shabaab.

Seorang anak pengungsi yang mengalami kelaparan di salah satu Kamp Pengungsi di Mogadhisu

Pejabat kemanusiaan mengatakan hampir tidak mungkin menjamin bahwa tidak ada bantuan yang akan sampai ke ekstremis jika mereka bekerja di sana, dan ini berarti mereka berpotensi melanggar hukum, sehingga menimbulkan kemungkinan penuntutan secara hukum.

“Undang-undang pendanaan terorisme AS dan Inggris merupakan memberikan efek keputusasaan yang signifikan terkait operasi kemanusiaan di wilayah Al Shabaab. Sebagai konsekuensinya, minimal Anda bisa menghabiskan banyak waktu untuk menjelaskan diri Anda sendiri atau yang terburuk, jika sejumlah besar bantuan diterima oleh Al Shabaab (seperti yang terjadi pada orang-orang beberapa waktu lalu) Anda bisa berakhir di pengadilan dan organisasi Anda ditutup, “kata direktur salah satu LSM internasional yang bekerja di Somalia.

Memindahkan bantuan apapun melalui darat di Somalia melibatkan proses pembayaran “upeti” di blok-blok jalan yang dikontrol oleh berbagai kelompok bersenjata, termasuk Al Shabaab. Para ahli di PBB memperkirakan bahwa pada puncak kekuasaannya pada tahun 2010 Al Shabaab mengenakan biaya dan pajak yang mencapai rata-rata 90.000 US Dollar (70.200) Euro) per lembaga bantuan setiap enam bulan.

Selain itu, akses ke daerah yang dikuasai Al Shabaab untuk LSM harus melibatkan perundingan dengan masyarakat setempat dan para sesepuh suku-suku yang kemungkinan akan terhubung dengan pemberontak.

Justin Brady, seorang pejabat kemanusiaan senior PBB yang bertanggung jawab untuk mengawasi distribusi ratusan juta dolar bantuan internasional di Somalia, mengatakan bahwa alasan utama LSM menghindari daerah yang dikontrol oleh Al Shabaab tetap terkait ancaman keamanan yang ditimbulkan oleh militan Islam. Tapi, undang-undang AS dan Inggris kurang memahami dan disinsentif.

“Begitu Anda melewati masalah keamanan dan itu menjadi pertimbangan utama, kemudian Anda harus memikirkan bagaimana Anda dapat bekerja di sana. Ini memiliki efek yang mengerikan. Saya yakin di Washington atau London sudah jelas apa arti undang-undang tersebut, tapi di sini jauh lebih sulit, “kata Brady.

Pejabat senior PBB di Somalia baru-baru ini meminta klarifikasi dari AS dan Inggris tentang kemungkinan penuntutan secara hukum. Secara informal LSM ada masukan yang disampaikan melalui PBB, adalah “menutup mata” dan menjalankan operasi kemanusiaan di zona yang dikendalikan oleh Al Shabaab setelah ada perubahan hukum yang memungkinkan “pengecualian bagi aktivitas kemanusiaan” dalam undang-undang anti terorisme.

Pejabat Inggris pekan lalu mengatakan bahwa kekhawatiran LSM kemanusiaan tidak berdasar, dan menunjukkan bahwa tidak ada yang dituntut oleh AS atau Inggris berdasarkan undang-undang tersebut.

“Intinya adalah bahwa ada keadaan darurat dan prioritas untuk semua orang mendapatkan bantuan untuk mereka yang membutuhkannya, dimanapun mereka berada,” kata David Concar, Duta Besar Inggris untuk Somalia, dalam sebuah wawancara dengan Guardian di Mogadishu pekan lalu.

“Kami tahu beberapa organisasi berhasil mendapatkan bantuan melalui masyarakat yang sangat membutuhkan bantuan di wilayah yang dikuasai Al Shabaab. Perundangan anti-terorisme tidak dimaksudkan untuk menghentikan (tentu sebaiknya tidak berhenti) aktivitas bantuan kemanusiaan yang bekerja di wilayah tersebut selama mereka memiliki kontrol yang diperlukan dan mereka tidak dengan sengaja mendukung teroris. ”

Terlepas dari adanya jaminan, kekhawatiran mendalam tetap ada diantara para pekerja bantuan kemanusiaan yang mengatakan bahwa mereka memerlukan panduan yang jelas dari AS dan Inggris. Ini akan sulit secara politis, karena bisa dipandang sebagai sanksi negosiasi dengan organisasi teroris.

Pada tahun 2011, selama kelaparan besar terakhir, sedikit sekali bantuan berhasil masuk ke daerah yang dijaga Al Shabaab. Satu laporan ahli, yang diterbitkan setelah keadaan darurat, menyebutkan “pembatasan pada badan-badan bantuan kemanusiaan yang terkait dengan undang-undang anti terorisme” adalah faktor penting yang berkontribusi terhadap korban tewas lebih dari 250.000 orang.

Pemerintah Inggris terpaksa menghapuskan bantuan senilai 480.000 Euro setelah serangkaian pencurian antara November 2011 dan Februari 2012 oleh Al Shabaab dari kantor-kantor dan gudang organisasi kemanusiaan mitra di lapangan.

Dalam krisis baru-baru ini, militan Islam telah mengizinkan wanita, anak-anak dan beberapa pria, untuk meninggalkan daerah-daerah di bawah kendali mereka dan pindah ke kota-kota yang dikuasai pemerintah (seperti Baidoa, 250 km Barat Laut Mogadishu dimana bantuan medis, air dan makanan tersedia.

Hambatan terbesar untuk memberikan bantuan yang vital kepada mereka yang tinggal di zona militan Islam, atau paling tidak diperebutkan oleh Al Shabaab tetap berpotensi gagal dan mendapat serangan langsung dari militan.

Pejabat senior LSM mengatakan bahwa undang-undang tersebut memaksa mereka untuk “berpikir dua kali” sebelum melakukan operasi semacam itu sekalipun jika keamanan terjamin. Oleh karena itu kegiatan kemanusiaan pun “berada di bawah radar”, sehingga mengesampingkan kepentingan utama.

“Semua orang ingin menutup mata, tapi itu berarti Anda tidak akan diperhitungkan. Kami tidak mungkin membangun pusat perawatan kolera besar yang bisa dijangkau oleh semua orang, misalnya, jadi kami tidak bisa mendapatkan kuantitas, ini juga menyebabkan kami tidak bisa mendapatkan ahli teknis sehingga tidak bisa mendapatkan kualitas, “kata Brady. .

Pada bulan September 2009, pemerintahan Obama menghentikan sementara pengiriman bantuan pangan AS ke Somalia sambil menunggu sebuah tinjauan kebijakan.

Para ahli mengatakan bahwa badan kemanusiaan memiliki hak di bawah konvensi Jenewa dan hukum humaniter internasional untuk bernegosiasi dengan pihak-pihak non-negara dalam sebuah konflik bersenjata untuk mengakses korban kelaparan.

Kekhawatiran tentang kemungkinan penuntutan hukum tersebut menggarisbawahi kesulitan dalam memberikan bantuan di tengah perang saudara, di mana masyarakat yang sangat membutuhkan berada di zona yang dikendalikan oleh organisasi teroris.

PBB mengatakan bahwa dibutuhkan 4.4 milyar US Dollar untuk bantuan kemanusiaan kepada lebih dari 20 juta orang yang menghadapi kelaparan di Somalia, Sudan Selatan, Nigeria dan Yaman yang oleh para pejabat telah digambarkan sebagai keadaan darurat kemanusiaan terbesar sejak organisasi PBB didirikan pada tahun 1945.

Masing-masing dari empat negara berada dalam konflik yang melibatkan berbagai aktor lokal dan regional. Tiga diantaranya melibatkan militan Islam, termasuk Al Qaeda dan negara Islam yang memainkan peran penting terkait sulitnya akses ke komunitas yang paling rentan.

 

Sumber : theguardian.com