Operasi yang dilakukan pemerintah Burma terhadap Muslim Rohingya memiliki semua ciri pembersihan etnis, kata seorang senator AS.

Pemimpin negara tersebut, Aung San Suu Kyi, terus mengungkapkan keraguannya tentang tuduhan pelanggaran hak asasi manusia. Namun anggota Senat AS mengatakan bahwa mereka terganggu dengan respon aparat keamanan yang menggunakan kekerasan dan tindakan yang tidak proporsional terhadap serangan militan Rohingya yang telah mendorong lebih dari 600.000 orang dari Burma ke negara tetangga Bangladesh.

Keadaan desa-desa Rohingya yang dibakar oleh Militer Burma

Kelompok hak asasi manusia telah menuduh militer Burma melakukan kekejaman, termasuk pemerkosaan massal, terhadap penduduk Rohingya selama operasi pemusnahan.

Burma mengatakan operasi tersebut, diperlukan untuk keamanan nasional setelah militan Rohingya menyerang 30 pos keamanan dan sebuah pangkalan militer di negara bagian pada bulan Agustus lalu, hal ini dianggap sebagai contoh nyata bentuk pemusnahan massal.

“Kami tidak mendengar adanya pelanggaran yang terjadi saat ini,” kata Suu Kyi kepada wartawan pada Pertemuan Asia-Eropa di ibu kota Myanmar, Naypyidaw.

“Kita tidak bisa mengatakan apakah itu sudah terjadi atau tidak. Sebagai tanggung jawab pemerintah, kita harus memastikan hal itu tidak akan terjadi.” lanjutnya. Pemerintah di sebagian besar Burma Buddha memandang Rohingya sebagai imigran gelap dari Bangladesh.

Pada awal November, anggota Kongres AS mengusulkan sanksi yang ditargetkan dan pembatasan perjalanan terhadap pejabat militer Burma.

Kondisi pengungsi Rohingya yang berada di Bangladesh.

Senator Demokrat Jeff Merkley, yang merupakan salah satu sponsor undang-undang tersebut, memimpin sebuah delegasi kongres yang mengunjungi Rakhine, sebuah negara bagian di Burma yang terletak di pantai barat.

Kelompok tersebut juga melakukan perjalanan ke distrik Cox’s Bazar di Bangladesh, di mana pengungsi Rohingya tinggal di kamp sementara dan diberi bantuan dari banyak lembaga kemanusiaan yang datang dari berbagai dunia.

“Banyak pengungsi telah menderita akibat serangan militer burma dimana orang yang dicintai, anak-anak dan para suami terbunuh di depan mereka, istri dan anak-anak perempuan diperkosa, belum lagi mereka yang menderita luka bakar dan luka mengerikan lainnya. Ini adalah bukti betapa penanganan pengungsi Rohingya mengarah kepada pembersihan etnis,” kata Merkley kepada wartawan.

Penduduk Rohingya yang melarikan diri ke Bangladesh akibat serangan kejam militer Burma kepada mereka.

“Kami sangat terganggu oleh respon kekerasan dan tidak proporsional terhadap Rohingya oleh militer dan kelompok lokal,” katanya.

Delegasi tersebut menyerukan agar Burma mengizinkan penyelidikan internasional atas dugaan kekejaman tersebut.

“Kami ingin menekankan kepada mereka bahwa dunia sedang menonton,” kata Merkley, ia juga menambahkan bahwa penting bagi Burma mengizinkan siapa pun yang ingin kembali ke rumah dan peternakan mereka.

Pemerintahan sipil Suu Kyi telah banyak dikritik karena tanggapannya terhadap krisis tersebut. Namun, ia tidak memiliki kendali atas jendral-jendral yang berwenang tersebut dimana mereka telah berbagi kekuasaan selama beberapa dekade masa pemerintahan militer.

Pemimpin Burma tersebut mengatakan bahwa dia berharap dapat berbicara dengan menteri luar negeri Bangladesh minggu ini mengenai sebuah kesepakatan untuk mengembalikan para pengungsi secara aman dan sukarela.

sumber: independent.co.uk