Bayi-bayi yang baru lahir diinjak sepatu oleh seorang tentara Myanmar. Tenggorokan anak-anak terkoyak, saat mereka berusaha melindungi ibu mereka dari perkosaan oleh tentara. Perempuan dewasa dan anak-anak menghadapi perkosaan, kekerasan fisik dan pelecehan seksual. Orang tua dan orang lemah dibakar hidup-hidup di rumah mereka.

Lebih dari ribuan orang tewas dan ratusan ribu lainnya mengungsi ke Bangladesh. Kekejaman ini didokumentasikan dalam laporan PBB pada Februari 2017, yang menyimpulkan bahwa hal ini ‘sangat mungkin disebut sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan’. Baru-baru ini, Pelapor Khusus PBB untuk Hak Asasi Manusia, Yanghee Lee, telah menyebutkan secara pasti bahwa yang dihadapi oleh Rohingya adalah ‘kejahatan terhadap kemanusiaan’.

Muslim Rohingya korban kekerasan yang dilakukan oleh militer rezim Myanmar

Laporan terbaru tersebut tidak muncul dalam ruang hampa. Pada 2015, Sekolah Hukum Yale menemukan ‘bukti kuat genosida terhadap Rohingya’. Pada tahun yang sama, Inisiatif Kejahatan Negara Internasional dari Sekolah Hukum di Queen Mary University of London menyimpulkan bahwa genosida terjadi di Myanmar. Pada tahun 2013, Human Rights Watch mengidentifikasi kejahatan terhadap Rohingya yang bisa disamakan sama dengan pembersihan etnis.

Pemerintah Myanmar membantah tuduhan ini. U Win Htein, seorang anggota senior dari Partai berkuasa di Myanmar, Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD), menolak klaim kejahatan terhadap kemanusiaan, dan mengatakan ini adalah urusan internal dalam negeri yang dibesar-besarkan. Retorika ini sangat dekat dengan pemerintahan sebelumnya, di mana NLD bersumpah untuk meninggalkannya.

Tentu saja, ini bukan masalah yang hanya populer di dalam negeri. Rohingya tidak diakui di Myanmar, dan malah disebut Bengali. Sejarah mereka di Negara Bagian Rakhine dan hak kewarganegaraan adalah isu-isu yang terus memanas. Sementara itu, NLD telah menunjuk beberapa komisi untuk menyelidiki situasi di Negara Bagian Rakhine, tetapi mereka tidak memiliki mandat atau kapasitas untuk menghadapi situasi yang telah muncul sejak Oktober 2016.

Buku The Rohingyas: Inside Myanmar’s Hidden Genocide, yang ditulis oleh Azeem Ibrahim, menceritakan penderitaan masyarakat Rohingya. Myanmar merdeka pada 4 Januari 1948 dan dianggap sebagai negara kaya. Myanmar terutama diperintah oleh orang-orang Burma. Kelompok etnis non-Burma seperti Shan, Karen, Rohingya sebagian besar terpencar di berbagai negara bagian. Sejak kemerdekaan, Burma menghadapi krisis etnis yang serius. Ada banyak harapan kepada pemenang Nobel perdamaian dan pemimpin de facto Myanmar, Aung San Suu Kyi. Namun, ternyata dia tidak pro aktif untuk kasus Rohingya.

Provinsi Rakhine dikenal sebagai Arakan, sebelum Myanmar dijajah oleh Inggris. Pada kekerasan etnis yang terjadi tahun 1942, populasi Rohingya dan Rakhines (Mayoritas Buddha) menjadi terpisah. Sekarang sebagian besar orang Rohingya tinggal di distrik Utara.

Penulis mengatakan bahwa Rohingya menghadapi diskriminasi setelah kemerdekaan. Namun, mereka mampu mempertahankan keterlibatan di bidang politik, hingga tahun 1990, tetapi perlahan terkikis dalam periode berikutnya, hingga restorasi parsial demokrasi pada tahun 2010. Di parlemen Myanmar saat ini, tidak ada satupun anggota parlemen yang Muslim.

Selama bertahun-tahun, gerakan untuk memulihkan demokrasi terus berlangsung. Pemberontakan sipil tahun 1988 dihancurkan oleh militer. Junta militer dipaksa menyelenggarakan pemilihan umum pada tahun 1990 di mana Partai Nasional Demokrasi (NLD) milik Aung San Suu Kyi menang dengan mudah.

Namun, militer membatalkan pemilihan, dan mengumumkan bahwa junta militer akan tetap berkuasa sampai konstitusi baru dibuat. Banyak pemimpin NLD melarikan diri ke India, Thailand dan tempat-tempat lain dan mencari perlindungan. Sekali lagi, pada bulan September 2007, ada protes besar yang dikenal sebagai Revolusi Saffron.

Gerakan tersebut ditekan. Tapi, gerakan tersebut berhasil menyatukan NLD dan biarawan Budha. Pemilu diboikot NLD pada 2010 karena banyak pemimpin mereka dipenjara. Setelah gerakan massa dan tekanan internasional junta militer secara resmi dibubarkan pada tahun 2011 dan pemilihan dilakukan di 45 konstituensi, NLD berpartisipasi dan memenangkan empat puluh tiga di antaranya.

Aung San Suu Kyi, pemimpin de facto Myanmar yang tidak pro aktif terhadap kasus Rohingya

Dinamika politik domestik juga secara fundamental berkonspirasi melawan Rohingya, menurut penulis. Meskipun Aung San Suu Kyi dan partai NLD secara elektoral populer, tetapi sebenarnya mereka tidak memiliki persebaran pendukung yang merata. Basis pendukung NLD terutama berasal dari komunitas etnis Burma, yang sebagian besar beragama Buddha. Untuk menjaga hubungan politik dengan pemilih Burma, oleh karena itu, NLD pada dasarnya bergantung pada biksu Buddha dan akibatnya, partai tersebut membentuk aliansi dengan biarawan Budha yang terorganisir.

Secara mengkhawatirkan, hubungan antara NLD dan para biksu termasuk transaksi politik dengan Gerakan 969, kelompok para biarawan ekstremis, anti-Islamis yang telah berperan dalam melakukan dan mendorong kekerasan terhadap komunitas Muslim Myanmar. Meskipun mengusung kredo demokratis dan statusnya sebagai mayoritas, NLD secara politik merasa nyaman untuk tetap diam pada pertanyaan tentang Rohingya dan kekerasan anti-Muslim.

Dan memang, Aung San Suu Kyi sendiri, menurut penulis, sering menghindari komentar langsung ketika pertanyaan tentang penganiayaan sistematis terhadap Rohingya dikemukakan. Konotasi populer Buddhisme sebagai agama yang penuh kasih sayang dan damai  gagal untuk dihargai, demikian pendapat Ibrahim, bagaimana agama Buddha di Myanmar memiliki peran yang jauh lebih liar.

source: seraamedia.org