Militer Myanmar membangun basis di mana rumah Rohingya dan masjid pernah berdiri, kata Amnesty International pada hari Senin, dengan mengutip bukti baru dari citra satelit.

Gambar satelit negara Rakhine pada bulan Desember 2017 menunjukkan puluhan desa dan dusun telah diratakan sepenuhnya oleh pihak berwenang Foto: AP

Hampir 700.000 warga minoritas Muslim melarikan diri ke Bangladesh pada tahun 2017 setelah Myanmar melakukan tindakan brutal terhadap penduduk Rohingyua. AS dan PBB menyebutnya dengan pembersihan etnis. Myanmar menolak tuduhan tersebut, dengan mengatakan bahwa pihaknya menanggapi serangan Arakan Rohingya Salvation Army pada akhir Agustus.

Selama tindakan keras tersebut, lebih dari 350 desa Rohingya di negara bagian Rakhine, Myanmar barat, habis dilalap api.

Laporan Amnesty menggulirkan penelitian sebelumnya yang mengatakan bahwa sisa-sisa beberapa desa tersebut – dan beberapa bangunan yang tidak rusak juga diratakan dengan menggunakan buldoser.

Pembangunan perumahan dan jalan segera dibangun di daerah tersebut, setidaknya ada tiga fasilitas keamanan baru yang akan dibangun, kata kelompok hak asasi manusia tersebut. Dalam satu kasus, warga desa Rohingya sengaja diusir karena tempat itu akan dijadikan basis pangkalan militer, katanya.

Merampas Tanah

“Apa yang kita lihat di Negara Bagian Rakhine adalah perampasan tanah oleh militer dengan skala yang sangat dramatis,” Tirana Hassan, direktur Amnesti Tanggap Bencana, mengatakan dalam sebuah pernyataan. “Pangkalan baru sedang dibangun untuk menampung pasukan keamanan yang sama yang telah melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan melawan Rohingya.”

Sedikitnya empat masjid yang tidak hancur akibat kebakaran telah dihancurkan, atau atap atau bahan lainnya dibuang, sejak akhir Desember, saat konflik signifikan tidak dilaporkan terjadi di wilayah tersebut, kata Amnesti.

Di salah satu desa Rohingya, citra satelit menunjukkan bangunan untuk sebuah pos polisi perbatasan baru muncul di sebelah tempat sebuah masjid baru-baru ini dihancurkan.

Juru bicara pemerintah peraih Nobel Aung San Suu Kyi dan militer tidak segera bersedia memberikan komentar. Pejabat Myanmar mengatakan bahwa desa-desa dibuldoser untuk memberi jalan bagi rumah baru bagi pengungsi yang kembali.

Myanmar dan Bangladesh mencapai kesepakatan pada bulan November untuk memulangkan orang-orang yang melarikan diri. Myanmar mengatakan kamp sementara untuk menampung orang-orang yang kembali sudah siap, namun prosesnya belum dimulai.

Amnesti mengatakan “pembentukan kembali” Myanmar di wilayah tempat tinggal Rohingya tampaknya dirancang untuk menampung lebih banyak pasukan keamanan dan penduduk desa non-Rohingya, dan dapat mencegah pengungsi untuk tidak kembali.

“Rohingya yang melarikan diri dari kematian dan kehancuran di tangan pasukan keamanan tidak mungkin menemukan prospek hidup dekat dengan kekuatan yang sama yang kondusif untuk pengembalian yang aman,” kelompok tersebut mengatakan, “terutama karena kurangnya akuntabilitas untuk pelanggaran atas hak-hak asasi manusia.”