Daw Gulban, seorang wanita Rohingya berusia 53 tahun yang diberi kewarganegaraan pada tahun 2014, menunjukkan ‘kartu pink’ -nya di rumahnya di Kampung Taung Paw di Myebon. 13 Maret 2017. (Antolín Avezuela Aristu)

Oleh: Anton Avezuela & Carlos Sardina Galache

Equal Times

“Tidak ada yang berubah untuk saya sejak saya mendapat kewarganegaraan,” kata Daw Gulban, seorang wanita Rohingya berusia 53 tahun yang tinggal di sebuah kamp pengungsian (IDP) di Kota Myebon, Negara Bagian Rakhine, Myanmar. Daw Gulban telah ditahan di kamp tersebut sejak gelombang kekerasan sektarian dimulai pada tahun 2012. Seperti mayoritas Rohingya, Daw Gulban tidak memiliki kewarganegaraan selama beberapa dekade, namun tidak seperti kebanyakan mereka, dia mendapatkan kewarganegaraannya tiga tahun lalu sebagai bagian dari sebuah program percontohan di kotanya.

Untuk memenuhi syarat sebagai warganegara, pelamar Rohingya harus melepaskan identitas mereka dan menerima label ‘Bengali’ di semua dokumen resmi. Mereka juga harus membuktikan bahwa mereka bisa melacak keberadaaan keluarga mereka di Rakhine, sesuatu yang sangat sulit karena banyak dokumen Rohingya yang tidak lengkap atau hilang saat tragedy tahun 2012.

Daw Gulban adalah salah satu yang beruntung: dia bisa menghasilkan surat-surat penting. “Saya mendengar kata ‘Rohingya’ dari orang tua saya ketika saya masih kecil, tapi tidak diterima oleh departemen imigrasi. Mereka menertawakan saya dan menyuruh saya pergi saat saya mengatakannya sekali di kantor mereka. Bengali berarti kita berasal dari Bangladesh. Saya dari Burma, tapi saya bersedia menerima [istilah ini] jika saya bisa mendapatkan kewarganegaraan dan hak,” katanya menjelaskan.

Muslim Rohingya yang tinggal di Myanmar berjumlah satu juta dari total 53 juta penduduknya, jumlah yang sangat besar untuk sebuah populasi manusia tanpa kewarganegaraan. Keberadaan mereka dihinakan oleh mayoritas Budha hampir di seluruh wilayah di Myanmar, mereka telah ditindas oleh pemerintah sejak akhir 1970an ketika pemerintah mengkampanyekan Identifikasi Imigran Gelap. Kekerasan terhadap penduduk Rohingya terus dilakukan sehingga memaksa lebih dari 250.000 orang melarikan diri ke Bangladesh.

Etnis Rohingya tidak termasuk dalam daftar 135 ‘ras nasional’ yang diakui secara resmi oleh pemerintah yang ditetapkan pada akhir 1980an. Rohingya diberi label ‘orang Benggala’ sebagai gantinya, menyiratkan bahwa mereka adalah orang asing dari Bangladesh meskipun memiliki akar yang dalam di Negara Bagian Rakhine, di mana sebagian besar masyarakatnya tinggal.

Sungai Myebon di Myanmar, terletak di tepi kota Myebon. 12 Maret 2017.
Foto: Antolín Avezuela Aristu

Pada tahun 2012, setahun setelah pemerintah meluncurkan proses transisi demokrasi dari lima dekade kediktatoran militer, gelombang kekerasan sektarian yang berurutan antara mayoritas Rakhine Buddhis dan Muslim Rohingya menelan negara Rakhine. Rohingya menanggung beban kekerasan tersebut dan, sejak saat itu, 140.000 orang terpaksa tinggal di kamp-kamp kumuh, yang banyak ditemukan di sepanjang Sungai Myebon.

Beberapa politisi Rakhine dan nasional lokal, biksu Buddha yang berpengaruh, pemimpin masyarakat sipil dan pemerintah sendiri telah memicu kekhawatiran tentang invasi Muslim ke negara mayoritas Buddhis yang sangat religius ini selama berpuluh-puluh tahun, yang mengakibatkan serangan sporadis terhadap kekerasan sektarian dan pencabutan hak asasi yang progresif terhadap Rohingya dan populasi Muslim lainnya di negara ini. Kekerasan di tahun 2012 adalah yang terburuk dalam beberapa tahun dan situasi Rohingya telah memburuk sejak saat itu.

Bananda Phyabawga, kepala Biara Pyanabakeman, di Myebon, berpose saat dikelilingi oleh sekelompok biksu setempat. Myebon, Myanmar, 12 Maret 2017. Foto: Antolín Avezuela Aristu

“Muslim mencoba memaksakan agama mereka pada orang lain, jadi kita perlu menangani ancaman ini,” kata Bananda Phyabawga, kepala biara setempat.

Bersambung … …